Polwan Dilarang Berjilbab?

Kawan-kawan ingat saat ada larangan berjilbab dari pemerintah berpuluh-puluh tahun silam? Saat akhwat-akhwat dipaksa melepas jilbab mereka untuk ijazah kelulusan? Atau mereka yang dikucilkan dari pergaulan karena berjilbab, dikeluarkan dari sekolah, bahkan diusir dari rumah?

Sungguh nikmat bahwa saat ini tidak ada lagi larangan berjilbab dan diskriminasi terhadap wanita-wanita berjilbab. Bahkan sekarang banyak wanita yang berlomba-lomba mengenakan jilbab. Apalagi model jilbab sekarang bukan sekedar kain polos yang ditaruh di kepala, sekarang jilbab seperti mode yang banyak dicari.

Namun menanggapi kejadian belakangan, bahwa ada pihak yang melarang penggunaan jilbab bagi wanita karir, sungguh sangat mengecewakan. Bagaimana tidak? Di negara demokrasi seperti Indonesia, yang mayoritas muslim, ada wanita yang dilarang menggunakan jilbab karena profesi?

Ini lah fenomena yang terjadi sekarang, dimana Polwan tidak diperbolehkan menggunakan jilbab. Padahal, jilbab adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah. Bahkan negara menjamin warga nya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keperayaan masing-masing. Coba buka lagi Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945. Lantas, mengapa masih ada larangan ini?

Dalam hal ini, Komnas HAM harus bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembela hak asasi. Jangan hanya gembar gembor ketika hak minoritas dilanggar, mereka juga harus berteriak ketika hak asasi mayoritas dizalimi.

(ist)