Perluasan dan Sertifikasi Lahan Pertanian

Masalah mengenai lahan pertanian di Indonesia ternyata bukan masalah mudah untuk diselesaikan. Saat ini pemerintah memiliki target peluasan lahan pertanian yang cukup besar dari tahun ke tahun yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Target besar itu pada kenyataannya sulit untuk direalisasikan. Selain itu dana yang dimiliki oleh pemerintah dirasa kurang. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air.

Belum selesai masalah perluasan lahan, masalah lain juga ikut berasap. Petani yang masih menganut sistem pewarisan lahan masih enggan untuk mensertifikasi lahannya. Mereka yang memiliki lahan pertanian terbatas enggan mensertifikasi lahannya akibat biaya sertifikasi yang terlalu tinggi. Selain itu sistem pewarisan tersebut menyebabkan lahan terpecah-pecah.

Pemerintah menghimbau petani untuk memperluas lahan pertanian dengan menghidupkan kembali lahan-lahan tidur dan lahan-lahan marjinal. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah meminta partisipasi perbankan untuk memberikan bantuan dana bagi petani karena kurangnya dana pemerintah. Padahal para petani rata-rata tidak memiliki agunan saat mengajukan kredit. Jika tidak ada agunan dan kredit tidak kembali, maka bank akan mengalami kerugian.

Dilain tempat, Sebanyak 30.000 bidang tanah pertanian ditargetkan akan mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN pada tahun 2010. Keberadaan sertifikat menjadi penting, terutama bagi petani atau pelaku usaha kecil dan menengah karena bisa menjadi agunan pada saat mengajukan kredit modal usaha ke perbankan. Namun saat ini Data BPN menunjukkan, pada tahun 2009, baru ada 3.901.659 bidang tanah yang sudah disertifikasi. Sertifikasi terbanyak terjadi pada tahun 2008, ketika sebanyak 4.627.039 bidang tanah mendapatkan sertifikat. Masalah lain yang ada adalah para petani masih menganut sistem pewarisan lahan sehingga semakin lama luas lahan semakin kecil dan tersebar-sebar. Jika pemerintah ingin membantu petani dalam membuat sertifikat sebagai agunan kredit maka seharusnya lahan yang terpecah-pecah itu disatukan saja dalam wadah kelompok tani.

Untuk mempercepat konsolidasi lahan pertanian, perbankan berperan dalam membuat program Kredit Ketahanan Pangan dengan cara memberikan modal uang ke petani sesuai keinginan mereka. Seperti contoh dalam hal periode waktu kredit dan pengembaliannya, petani dapat membayar jika tanaman yang ditanam sudah panen. Bagi lahan petani yang belum bersertifikat, dapat diberikan kelonggaran anggunan cukup diwakili dengan serifikat kelompok tani, foto kopi KTP dan membuat surat kepastian penggarapan lahan. Dalam hal bunga, pihak perbankan melalui program KKP hanya membebankan 15% setahun.

Pihak perbankan menginginkan pemerintah yang meminta partisipasi perbankan dalam perluasan lahan pertanian untuk memberikan kepastian bahwa kredit yang akan diberikan kepada petani akan kembali sesuai jangka waktu yang diberikan. Jika tidak maka perbankan tidak akan memberikan bantuan tanpa ada kepastian keuntungan yang didapat.